Kegiatan tersebut dihadiri oleh Irbidjemen Opsnal II Itwil II Itwasum Polri, Kombes Pol. Adi Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Tim bersama rombongan, serta Para Pejabat Utama Polda Papua, Para Kapolres/ta, dan Kasubbagrenmin Jajaran Polda Papua.
Tujuan dari audit ini adalah untuk mengevaluasi dan memastikan pelaksanaan tugas serta fungsi kepolisian di Polda Papua sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, audit ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Polda Papua dalam melaksanakan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum.
Dalam sambutannya, Wakapolda Papua menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II Itwasum Polri Aspek Pelaksanaan dan Pengendalian di Polda Papua T.A. 2024.
"Puji syukur kita bisa menyelenggarakan taklimat awal ini. Meskipun di tengah kesibukan, kita harus mendengarkan arahan dari Ketua Tim karena arahan tersebut penting untuk kemajuan organisasi kita, khususnya di jajaran Polda Papua," ujarnya.
Sementara itu, Irwil II Itwasum Polri, Brigjen Pol. Drs. Sjamsul Sidiq, M.H., menambahkan bahwa kegiatan audit ini akan dilaksanakan mulai tanggal 22 hingga 31 Juli 2024 oleh Inspektorat Wilayah II Itwasum Polri. Audit kinerja ini merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.
Tujuannya adalah untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan akuntabilitas informasi mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban Kasatker/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terhadap pelaksanaan program Polri dan keuangan negara, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).
"Hasil audit kinerja tahun 2023 telah memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan program kegiatan dan anggaran. Obyek audit kinerja pada umumnya telah berupaya secara optimal menyelenggarakan proses manajemen di satuan kerjanya agar pelaksanaan program dan anggaran yang telah disusun dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi," kata Brigjen Pol. Sjamsul Sidiq.
Namun demikian, masih diperlukan pengawasan internal secara terus-menerus untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang diselenggarakan tidak melanggar ketentuan administratif dan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2023, terdapat 491 temuan hasil audit tahap II di Polda Papua.
Brigjen Pol. Sjamsul Sidiq menekankan bahwa sasaran pelaksanaan program kegiatan Itwasum Polri Tahun 2024 adalah audit kinerja sesuai bidang penugasan dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi Polri serta penekanan-penekanan Kapolri.
Pada aspek bidang perencanaan dan pengorganisasian, tujuannya adalah untuk mengawasi serta memeriksa rencana program dan anggaran sejak dari penyusunan dokumen perencanaan serta bagaimana satker mengorganisasi personel, materiil, dan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi.
Sedangkan pada tahap II aspek pelaksanaan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi secara efektif atas pelaksanaan program dan anggaran agar tupoksi Satker dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan ekonomis serta pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangannya terselenggara secara transparan dan akuntabel.
"Kita patut bersyukur dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2013 hingga 2022, Polri telah berhasil mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Keberhasilan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh satker dan Satwil di lingkungan Polri yang telah melaksanakan semua program dan kegiatan sesuai tugas pokok masing-masing serta penggunaan anggaran secara efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel," ungkap Brigjen Pol. Sjamsul Sidiq.
Selaku penanggung jawab audit kinerja, Brigjen Pol. Sjamsul Sidiq mengingatkan tim audit Itwil II untuk meminimalisir berbagai kerawanan dan menemukan potensi penyimpangan satker sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Tim audit juga diharapkan mampu memberikan konsultasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan dan memberikan petunjuk terhadap temuan-temuan yang harus ditindaklanjuti sehingga bisa diselesaikan dan tidak menjadi tunggakan temuan.
"Dengan adanya komunikasi pemeriksaan yang baik antara pemeriksa BPK RI dan jajaran Polri, diharapkan rekomendasi yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti oleh Polri. Kita harus memperbaiki dan menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK RI agar opini penilaian wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan Polri khususnya tahun 2023 dapat dipertahankan," tutupnya.(*)
Social Header